Dua puluh tahun lalu Asep Rukhiyat (52) muda masih bangga menjadi anak salah satu petani kaya di Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mendiang ayahnya, Rokhaendi, adalah pemilik lahan sawah seluas hampir 8 hektar.
Oleh GREGORIUS MAGNUS FINESSO
"W" "ebanggaan itu kini mulai 1 luntur. Sejak lima tahun JL .terakhir sebagian besar lahan ayahnya tergilas pembangunan industri, properti, dan jalan toL
Wajar, Asep mengeluh. Sebelum tahun 2000 penghasilan ayahnya saat panen raya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kini dengan sisa lahan 03 hektar yang dimiliki, ia hanya mampu menghasilkan Rp 5,75 juta per musim panen, atau sekitar Rp L5 juta per bulan. Angka itu jelas tak sebanding dengan harga kebutuhan hidup yang semakin mencekik, ditambah modal tanam yang kian membengkak.
"Ayah waktu itu tidak punya pilihan lain. Izin dari pemerintah daerah sudah keluar. Pikir ayah, menjual tanah ke negara adalah kewajiban, kata Asep.
Kisah Asep hanya satu dari ribuan cerita pedih petani yang pernah mengalami kejayaan pada masa lalu. Alih fungsi lahan menjadi penyakit kronis di Jabar, terutama di sejumlah wilayah di sekitar Bandung. Kawasan industri, permukiman. dan infrastruktur sering kali dibangun dengan mengorbankan lahan pertanian.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jabar Rudy Gunawan mengatakan, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta, areal sawah di Jabar yang berubah fungsi mencapai 4.000 hektar per tahun. Hal itu disebabkan pesatnya pertumbuhan industri, permukiman, dan infrastruktur jalan.
Menurut dia, perlindunganlahan pertanian masih lemah, termasuk dari pemerintah. Hampir 50 persen dari alih fungsi lahan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini dimungkinkan karena pemerintah memiliki wewenang mengeluarkan izin pembangunan.
Terus menyusut
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jabar, realisasi luas tanam sejak tahun 2007 cenderung turun. Tahun 2007 tercatat realisasi tanam padi sawah dan ladang mencapai L957.129 hektar. Tahun berikutnya luas areal tanam menyusut sekitar 10.869 hektar, tinggal 1.946.260 hektar.
Tahun 2009 Dispertan hanya berani menyiapkan lahan tanam sekitar 1.93 juta hektar, atau turun sekitar 16XKX) hektar dibandingkan dengan realisasi tanam tahun 2008. Asisten II Pemerintah Provinsi Jabar Wawan Ridwan mengakui, alih fungsi lahan menjadi satu dari beberapa permasalahan yang mampu mengancam ketahanan pangan Jabar, selain pemanasan global dan penggunaan buhan pangan untuk bioenergL
Menurut dia. peningkatan produksi harus seimbang dengan pertumbuhan penduduk 133 persen per tahun. Hal ini hanya bisa dicapai dengan peningkatan produktivitas padi
Selama empat tahun terakhir produktivitas padi di Jabar terus meningkat Pada 2006 produktivitas padi masih 5238 kuintal per hektar. Tahun berikutnya naik menjadi 5552 kuintal perhektar. Tren kenaikan ini berlanjut tahun 2008, yakni menjadi 56,36 kuintal per hektar. Kepala Dispertan Jabar Helmi Anwar mengatakan, pada 2009, dengan pemanfaatan bibit unggul, ditargetkan terjadi peningkatan produktivitas lahan menjadi 5858 kuintal padi per hektar.
"Kami menargetkan produksi beras sebanyak 10,78 juta ton gabah kering giling atau naik 680.000 ton dibandingkan perkiraan realisasi tahun lalu sebesar 10.10 juta ton," ujarnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berkomitmen, alih fungsi lahan harus dihentikan dengan alasan apa pun. Industri dan permukiman tak boleh lagi dibangun di atas lahan pertanian. Ia mendorong pembangunan ke lahan tidak produktif
Dia mengakui, sekitar pertengahan tahun 1990-an Jabar rata-rata menyumbang sekitar 22 persen produksi beras nasional. Namun, beberapa tahun terakhir pencapaian itu menurun. "Kini Jabar hanya mampu menyumbang sekitar 18 persen dari total produksi padi nasional. ujar Gubernur Jabar.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar untuk menjaga ketahanan pangan, yakni juga dengan diversifikasi komoditas da-lam upaya memenuhi pola konsumsi ideal. Untuk itu, upaya yang bisa dilakukan di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur, lahan marjinal dan lahan pekarangan.
Pengamat pertanian Entang Sastraatmadja menilai perlakuan pemerintah ke sektor pertanian seperti ungkapan habis manis sepah dibuang. Saat kampanye hampir semua calon menyampaikan, programnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani Namun, ketika memimpin, mereka tergiur tawaran investasi jutaan dollar AS meski harus mengorbankan lahan pertanian.
Dia menyoroti, keberpihakan Pemprov Jabar terhadap pertanian juga belum optimal. Tolok ukurnya, anggaran di sektor ini baru mencapai 4 persen dari total APBD Jabar. Padahal, anggaran yang diperlukan untuk revitalisasi pertanian sekitar 10 persen dari APBD.
Lahan pertanian harus dilindungi secara optimal. Pembentukan payung hukum untuk perlindungan lahan pertanian sangat mendesak. Untuk itu, dia berharap presiden dan wakil presiden mendatang segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
