Dari sepucuk surat tagihan kartu kredit, ia belajar seluk-beluk berperkara di pengadilan. Potret pedagang obat yang mengadvokasi dirinya sendiri dalam setiap persidangan.
Siang itu langit gelap. Hujan turun, cepat menjadi lebat. Hagus Suanto hadir di ruang sidang dengan wajah antusias. Sendiri saja, tanpa dampingan pengacara atau kuasa hukum. Pada hari itu akan digelar persidangan atas gugatan lelaki keturunan Tionghoa tersebut terhadap Kantor Pengacara Adnan Buyung
Nasution Partner (ABNP) dan harian Kampas. Seperti biasa, sidang ngaret.
Jadwal menyebutkan pukul 11.00 WIB, tapi sidang baru dibuka sekitar pukul 15.00 WIB. Hakim Ketua, Albertina Ho, duduk di singgasananya. "Mohon maaf atas penundaan sidang, karena perhatian kita tersedot oleh persidangan Antasari," kata Ibu Hakim sebelum membuka persidangan. Pihak penggugat
dan tergugat menanggapi pernyataan itu dengan maklum. Lantas persidangan dimulai. Agendanya, pembuktian tertulis dari pihak tergugat I dan II.
Pihak tergugat I, ABNP, yang diwakili tiga pengacara menyerahkan setumpuk dokumen ke hadapan majelis hakim. Sedangkan pihak tergugat II, harian Kompas, tidak memberikan bukti tertulis. Hagus Suanto mendekati majelis hakim, lantas mengamati dokumen yang dihamparkan di atas meja hijau. Hakim ketua memandangi sosok dan aktivitas Hagus.
"Jangan-jangan nanti Anda menggugat saya," hakim ketua yang terhormat berseloroh seperti kawan lama. Hagus menjawab penuh takzim, "Tidak berani, Yang Mulia, karena majelis hakim memiliki hak imunitas."
Bukan tanpa maksud Albertina berujar demikian. Nama Hagus dikenal di kalangan penegak keadilan dan personalia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai sosokyangmemiliki tujuh perkara gugatan. Ketujuhnya disidangkan dalam kurun waktu berdekatan. Bahkan beberapa di antaranya kadang digelar secara bersamaan.
"Pernah suatu ketika, belum selesai bersidang di satu ruangan, nama saya sudah dipanggil untuk menghadiri persidangan lainnya di ruangan berbeda," kata pria kelahiran Purwokerto, Jawa
Tengah, tahun 1963 itu. ***
Nama "Hagus" seringkali keliru diartikulasikan sebagai "Agus". Sebuah perusahaan produsen produk kesehatan anak mcmbuatkannya kartu nama dengan ejaan "H. Agus Suanto". Hagus menoleransi kekeliruan itu dan tidak mempersoalkan dugaan orang mengenai gelar "haji" di depan namanya.
Sebelum 2005, kehidupan Hagus berjalan "normal" saja. Sebagai pengusaha apotek dan toko obat, Hagus dan keluarga besarnya cukup dikenal di kota Karawang, Jawa Barat. Ia menghidupi istri dan dua anaknya dengan bekerja pagi hingga malam, mengelola dua toko.
Strategi melindungi diri, keluarga, dan unit usahanya dari ancaman tindak kejahatan juga terhitung wajar. Dalam ruang kerjanya di Toko Obat (kini berstatus apotek) Sehat Jaya yang terletak di Jalan Tuparev Nomor 371, Karawang, tersedia sebilah bambu wulung berujung runcing sebagai senjata pengusir dan bela diri.
Sementara itu, rumahnya yang terletak tidak jauh dari toko memiliki pagar tembok yang tingginya hampir separuh tinggi bangunan berlantai dua
itu. Bukan itu saja. Ada juga pintu masuk dari kayu yang tinggi dan lebar serta teralis besi yang terlihat kokoh berdiri membatasi ruang tamu dengan ruangan-ruangan privat lainnya di rumah itu. "Terinspirasi dari film dan novel-novel cerita detektif," kata Hagus.
Hingga suatu hari, Hagus menerima sepucuk surat tagihan (billing statement) tertanggal 14 September 2005 dari Citibank. Surat tagihan itu, menurut Hagus, menyatakan secara sepihak bahwa sejak bulan itu, bea meterai akan dikenakan pada bulan yang sama. Dan dalam lembar penagihan itu, pihak Citibank mengenakan bca meterai dua kali, yakni bea meterai lunas bulan Juli untuk transaksi 25 Agustus dan 14 September 2005, masing-masing Rp 6.000.
Sejak 1993, Hagus menjadi nasabah Citibank dengan memegang kartu kredit Visa. Sepuluh tahun kemudian, ia juga tercatat sebagai nasabah pemegang kartu MasterCard pada bank yang sama. Selama itu pula, ia mengaku merasakan manfaat positif layanan kartu kredit dan selalu berusaha menyelesaikan kewajiban sesuai dengan waktu dan aturan yang berlaku. Dalam penilaiannya, bea meterai adalah pajak atas dokumen yang tidak dibebankan kepada nasabah.
Merasa tidak nyaman atas isi surat tagihan tersebut, pengagum kisah-kisah Sherlock Holmes itu lantas melakukan upaya pribadi rncncaritahu dasar hukum pengenaan bea meterai atas tagihan kartu kreditnya itu. Hagus mengontak petugas Citibank tiga kali dan diterima oleh tiga nama berbeda. Ketiganya memberi penjelasan berbeda, yang membuatnya tambah bingung.
Seorang karyawati. Rosa, mengatakan bahwa dasar hukum yang di gunakan adalah Peraturan Bank Indonesia Tahun 2005. Namun karyawan Citibank lainnya, Albert Hindarto, mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan adalah PPRI Nomor 24 Tahun 2000. Sedangkan petugas ketiga, Amalia Hutomo, mengatakan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 13 Tahun 2001 sebagai dasar hukumnya.
"Mana yang benar?" kata Hagus terheran-heran. Hagus lantas meminta setiap petugas bank yang dihubunginya mengirim peraturan yang menjadi dasar hukum Citibank menarik bea meterai kepadanya. Hanya Albert dan Amalia yang mengirim salinan peraturan yang dia minta itu. Itu pun, setelah Hagus pelajari, "Tak ada satu pun pasal yang menunjukkan bea meterai menjadi kewajiban nasabah," ujarnya, yakin.
Dalam pemahaman Hagus, bea meterai adalah pajak. Untuk itu, ia minta bukti pembayaran setoran pajak pada Citibank. Namun Citibank tak bisa memberikan bukti yang dimaksud dengan berbagai macam alasan. Hagus merasa dipermainkan. Ta mulai menuliskan situasi yang merugikannya itu serta menyebarkannya lewat internet, surat pembaca media massa cetak dan online. Juga menyurati Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta melakukan upaya publikasi dan sosialisasi persoalan lainnya.
"Semut saja kalau diinjak menggigit, apalagi manusia," tutur Hagus, menampilkan perasaannya ketika itu. Tapi, sampai sejauh itu pun, Hagus mengaku belum memiliki keberanian untuk memcrkarakan persoalan yang dihadapinya ke pengadilan lewat jasa
pengacara.**
Pada 2007, Hagus mengenal Tjandra Tedja. Tjandra adalah inisiator gugatan class action yang dilakukan Tim Advokasi Masyarakat Pengguna Jalan Tol atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif 13 jalan tol dan JORR pada September 2007. "Saya menaruh empati pada usaha Tjandra yang berani memperjuangkan haknya sebagai konsumen," kata Hagus.
Dari Tjandra, Hagus mengenal Eri Herriawan, seorang advokat dari Kantor Pengacara ABNP. Eri menanggapi masalah yang dihadapi Hagus dengan positif. "Strong case" ujar Hagus, menirukan pendapat Eri dahulu. Peluang itu tidak dilewatkannya. Hagus mengumpulkan bukti yang telah dia miliki. Pada 2 Oktober 2007, ia menyiapkan gugatan terhadap Citibank dan menunjuk secara resmi ABNP dengan Eri Ilertiawan sebagai kuasa hukum.
Hagus juga membayar legal fee Rp 10 juta, plus menyepakati success fee 50% dari jumlah tuntutan, Rp 11,3 milyar, kepada ABNP.
Masalahnya, sejak Agustus 2007 hingga awal Januari 2008, gugatan itu tak kunjung didaftarkan kuasa hukumnya. "Padahal, mereka (pihak ABNP -Red.) menyatakan bahwa gugatan siap dikirimkan, tapi diundur terus," kata Hagus. Buntutnya, I Iagus merasa kecewa pada pihak ABNP.
Persoalan kerja sama dua pihak itu berkembang rumit dan berbuntut surat pengunduran diri secara sepihak dari Eri dan ABNP sebagai kuasa hukum. Sebagai gantinya, Eri merekomendasikan nama pengacara dari firma hukum lain untuk menjadi pendamping Hagus. "Itu artinya tidak ada yang mau menangani perkara saya di ABNP," ujar Ilagns kepada Lufti Avianto dari GATRA dengan nada berang.
David Tobing, kuasa hukum yang direkomendasikan Eri, akhirnya menjadi "mentor" Hagus. Pengacara dari Firma Hukum Adams Co ini menyarankan Hagus untuk menggugat sendiri Citibank. "Karena untuk menjadi penggugat tak perlu kuasa hukum," kata David.
Saran itu diterima Hagus sebagai bentuk dukungan yang melambungkan motivasinya. "Saya merasa seperti macan yang dibangunkan dari tidur," kata Hagus, merujuk pada semangat dan kepercayaan dirinya ketika itu.
Hagus lantas memulai periodeyang disebutnya sebagai "belajar hukum dari nol". Aleminjamdanmembeli buku-buku hukum sebagai referensi, bekerja keras mengelola bukti-bukti yang dimiliki, merunut logika hukum, lantas menyusun struktur gugatan berikut redaksionalnya sendiri di bawah penyeliaan David.
Pada 24 Oktober 2008, ia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mendaftarkan gugatannya terhadap Citibank untuk kasus pembebanan bea meterai yang berlarut-larut itu.
Itu gugatan pertamanya perkara pertama. Hagus menghadapi proses persidangan sendiri. Singkat cerita, Hagus menang. Pada 8 September 2009, dalam putusannya, hakim memerintahkan Ci ti bank membayar kerugian materiil kepada Hagus sebesar Rp 384.000 untuk pengenaan bea meterai terhitung sejak 1 Mei 2000 hingga September 2005.
Keputusan itu adalah tengaran penting, berkaitan dengan "kebijakan" Citibank dan institusi perbankan lainnya terkait pembebanan bea meterai kepada nasabah. Juga tengaran penting bagi Hagus dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen lewat proses hukum di
pengadilan.*+
Setelah yang pertama itu, Hagus bergerak terlalu cepat untuk proses hukum yang lamban. Ta kian memahami dan menguasai seluk-beluk berperkara. Juga merasa menjadi lebih peka terhadap tindakan-tindakan pihak lain yang merugikan atau dinilai melanggar hak asasinya yang dilindungi undang-undang. Kalau sudah begitu, proses hukum menjadi pilihannya jika penyelesaian di luar itu menemui jalan buntu.
Ketika gugatan pertama masih dalam proses persidangan, pada 8 Januari 2009 Hagus sudah mendaftarkan gugatan kedua. Kali ini, melempang kan kekecewaan atas penanganan kasus pertamanya, Hagus antara lain menggugat ABNP dan Eri Hertiawan.
Hagus menilai, ABNP menyalahi perjanjian kontrak di antara kedua pihak dengan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dan menghentikan secara sepihak kasusnya pada Juli 2008, dalam situasi ketika surat gugatan siap dilayangkan. Diikuti pengunduran diri Eri dari ABNP pada 18 Juli 2008, yang disusul dengan suratnya kepada Hagus yang menyatakan bahwa ia tidak dapat meneruskan penanganan perkara itu. Alasannya, terjadi perbedaan pendapat antara klien dan advokat dengan merujuk pada Kode Klik Advokat Pasal 8 nurut"g.
Perihal perbedaan pendapat antara kuasa hukum dan kliennya itu dibenarkan pengacara dari ABNP, Cindy Panjaitan. Cindy mengakui adanya perbedaan yang membuat dasar hukum atas gugatan itu lemah. Cindy mengakui, awalnya ABNP menilai kasus itu sebagai strong case. Namun, di tengah jalan, ABNP menilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk meneruskan gugatan ini.
Menurut Cindy, sesuai dengan Kode Etik Advokat, bisa saja seorang kuasa hukum mengundurkan diri
dari perkara yang ditangani terhadap kliennya. "Kalau merasa sudah tidak sejalan, berdasarkan etika, kami juga bisa mengundurkan diri," papar Cindy.
Masih menurut Cindy, pihak ABNP telah melakukan advokasi yang optimal terhadap Hagus. Namun, bila yang dipersoalkan adalah uang yang telah disetor mantan kliennya itu, Cindy menyatakan bersedia
mengembalikannya. ***
Belum rampung perkara melawan ABNP, Hagus sudah menyusun gugatan ketiga. Kali ini di luar tali-temali kasus Citibank, melainkan berkaitan dengan usaha toko obatnya. Ta menggugat beberapa produsen obat kuat atau yang jenisnya biasa dikelompokkan sebagai obat tradisional dan suplemen makanan berkhasiat pernambah stamina pria.
Dalam gugatan yang didaftarkan pada 3 Maret 2009 itu, Hagus menempatkan dirinya sebagai pengusaha, pedagang, dan pelanggan, sekaligus "Pembeli, pemakai, dan pengonsumsi," Hagus menegaskan.
Gugatan itu berkaitan dengan
surat edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berisi peringatan. Surat edaran BPOM ini menyebutkan bahwa beberapa produk obat kuat itu mengandung "tadalafil" yang membahayakan kesehatan, yakni bisa menyebabkan kehilangan potensi seksual secara permanen, bahkan dapat mematikan.
Implikasi seperti itu tentu tidak ia harapkan ketika meminum obat yang, antara lain, diproduksi PT Dexa Medica (Tripoten) dan Pyridam Farma (Harvest Sanomale) itu. Apalagi, PT DexaMedica, misalnya, menurut Hagus, baru menarik 492 kapsul Tripoten dari tokonya lima hari setelah surat edaran POM itu dipublikasikan.
Menurut kuasa hukum PT Dexa Medica, Frans Hendra Winarta, memang diperlukan jeda beberapa hari untuk menarik produk di pasaran di seluruh Indonesia. Namun hasil kajian BPOM itu, menurut Frans, masih perlu diperdebatkan. "Karena berdasarkan hasil riset badan independen, flripoten) tidak mengandung (tadalafil)," kata Frans.
Hingga kini, pihak Dexa Medica mengaku tidak bersalah, meski tak melakukan upaya hukum apa pun. "Tidak mau konfrontatif," ujar Frans. Atas gugatan Ilagus terhadap kliennya itu, Frans menyatakan akan melayaninya. "Kalau memang klien saya salah, biar saja pengadilan yang memutus," katanya.
Sidang perkara obat kuat masih bergulir ketika pada 24 Maret 2009, Hagus melengkapi gugatannya terhadap Citibank. Jika pada gugatan pertama ia menempatkan diri sebagai nasabah kartu kredit Citibank Visa, pada gugatan keempat ini ia mengambil peran sebagai pemegang kartu kredit Citibank MasterCard. Materi gugatannya hampir sama, seputar pembebanan bea meterai kepada nasabah dan beberapa implikasi
yang merugikannya. ***
Hampir sebulan kemudian, tepatnya 28 April 2009, Hagus mendaftarkan gugatan kelima dalam sejarah hidupnya. Seperti sebuah siklus, sederhananya, gugatan ini merupakan tindak lanjut atas persoalannya dengan ABNP. Hanya saja, yang menjadi tergugat pertama adalah Adnan Buyung Nasution dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara (anggota Dewan Pertimbangan
Presiden), yang diduga ikut campur dalam konflik kepentingan ABNP ketika menangani kasus gugatan Hagus terhadap Citibank.
Masih berkaitan dengan proses persidangan kasus bea meterai Citibank, penggemar lukisan itu mendaftarkan gugatan keenam pada 14Juli 2009. Yang menjadi tergugat pertama adalah Fredy N. Montolalu, kuasa hukum Citibank dari Kantor Pengacara Manullang Kolopaking. Para tergugat dalam gugatan ini, menurut Hagus, telah menghalangi, melanggar, dan mematikan hak perdata penggugat untuk menghadiri persidangan.
Kasus itu menyaratkan gugatan atas proses gugatan lainnya. Dalam poin pertama "legal standing penggugat", Hagus menuliskan posisi hukumnya sebagai penggugat dalam redaksional sebagai berikut "Bahwa penggugat adalah selaku pihak penggugat dalam perkara gugatan...."
Hingga saat ini, Ilagus telah mendaftarkan tujuh gugatan. Gugatan yang disebut terakhir ini ia daftarkan pada 4 Agustus 2009. Ketika itu, enam gugatan lainnya masih dalam proses persidangan dan belum satu pun perkara yang sampai pada tahap putusan. Hanya ada satu
tergugat dalam gugatan ketujuh ini. Yaitu Tjandra Tedja.
Gugatan terhadap Tjandra Tedja itu sepertinya bukanlah perkara hukum terakhir buat Hagus. Selintas, ia mempertimbangkan rencana dan peluangnya untuk satu-dua perkara lain. "Tapi sekarang saya konsentrasi terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan ini dulu. Repot juga kalau kebanyakan berperkara," ujarnya.
Menilik kemungkinan adanya kekurangan atau keterbatasan dalam materi gugatan yang disusun Hagus, menarik dicatat bahwa tujuh gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ketujuhnya adalah perkara perdata perihal "gugatan perbuatan melawan hukum".
Selain itu, dalam empat dari tujuh tuntutan atas kerugian imateriilnya, Hagus mencantumkan nominal Rp 99.888.888.000. "Saya suka angka delapan dan sembilan," kata pria yang kini berusia 46 tahun itu.
Delapan atau fat dalam bahasa Mandarin adalah nama tengah Hagus. Lelaki yang sejak lulus SMA terjun ke dunia usaha ini memiliki nama Tionghoa Ho Fat Hien, rn
Bambang Sulistiyo
